Tata Kelola Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang Holistik dan Inklusif Melalui “Healthy Regency” Berkelanjutan

Analisis Preposisi Governance di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta

Abstract

Isu tata kelola pembangunan kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya kualitas pembangunan manusia. Tanpa adanya pembenahan dan penguatan sektor kesehatan maka perwujudan kualitas manusia unggul tidak akan terbentuk. Tujuan dari tulisan ini ialah mendiskusikan mengenai tata kelola pembangunan kesehatan masyarakat yang holistik-inklusif di Kabupaten Sleman melalui healthy regency Oleh karena itu penguatan tata kelola pembangunan kesehatan menjadi penting dan prioritas dilakukan. Hal serupa juga dilakukan di Kabupaten Sleman, di mana kabupaten tersebut dinilai layak disebut healthy regency. Capaian itu dikarenakan keberhasilan Sleman dalam pengembangan dan penguatan tata kelola kesehatan yang holistik dan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi awal, pengumpulan dokumen dan data dari berbagai sumber literatur yang kredibel dan dapat dipertanggungjaawabkan. Kemudian data terkumpul dianalisis secara mendalam dan diambil kesimpulan. Analisis pendekatan teori yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan lima preposisi governance sebagaimana disampaikan oleh Gerry Stoker. Hasil penelitian menunjukkan dari lima preposisi governance dalam penguatan tata kelola pembangunan kesehatan yang holistik dan inklusif semuanya sudah dipenuhi. Artinya kelima komponen yang dikemukakan oleh Stoker mulai dari kolaborasi lintas pihak, sinergitas masing-masing sektor, pembangunan holistik dan inklusif, berorientasi pada kesehjateraan publik, hingga lahirnya inovasi kebijakan dan program tata kelola kesehatan inkusif dan holistik. Namun demikian, masih ada beberapa yang perlu dikuatkan ke depannya dalam terus menguatkan dan meningkatkan Sleman sebagai healthy regency, yakni perwujudan Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Sampai saat ini Perda KTR Kabupaten Sleman belum mampu terealisasi sehingga di tahun mendatang bisa disepakati dan disahkan.