Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender Menuju Inklusivitas Sosial di Kabupaten Batang
DOI:
https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.134Keywords:
Kerentanan, Kemiskinan, Netral Gender, Perlindungan Sosial, PerempuanAbstract
Tujuan tulisan ini mendiskusikan tentang pembangunan perlindungan sosial netral gender (P2SNG) di Kabupaten Batang. Sistem perlindungan sosial yang mengakomodasi kelompok perempuan rentan merupakan salah satu bentuk keberhasilan perlindungan sosial. Perlindungan sosial netral gender akan lebih akomodatif terhadap pemahaman kontruksi gender. Pada akhirnya akan melahirkan sistem yang sensitif gender. Kabupaten Batang sendiri sampai hari ini sektor kerentanan perempuan masih belum banyak diakomodasi. Maraknya persoalan sosial kemiskinan ekstrim, tingginya isu stunting, rendahnya indeks pembangunan gender, tingginya angka perceraian, serta maraknya angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial sangat dibutuhkan bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan dari semua masalah yang ada, pasti akan selalu melibatkan perempuan dalam pusaran tersebut. Sementara di saat yang sama implikasi kesetaraan gender yang diwacanakan ialah kesetaraan perempuan dan laki-laki. Tentu dalam konsep perlindungan sosial netral gender, harus dilihat bahwa laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Oleh karena itu penelitian ini menjadi menarik untuk didiskusikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literature. Data didapatkan melalui observasi lapangan, pengumpulan sumber data informasi melui media, jurnal, berita, media masa, buku, laporan, atau dokumen laiinya yang berasal dari instansi formal. Data kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Kemudian data informasi dilakukan teknik analisis melalui pengumpulan data, reduksi, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2SNG belum sepenuhnya dikembangkan di Kabupaten Batang. Hal tersebut bisa diurai dari sistem perlindungan sosial di Kabupaten Batang yang tidak aomodatif dan menjangkau ke semua lini kelompok perempuan rentan. Oleh karena itu konsep perlindungan sosial netral gender menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ke depannya.
References
Aditiya, B. (2023). Penduduk Miskin Ekstrim di Kabupaten Batang Masih 1,55 Persen, Tersebar di 21 Desa. Radar Pekalongan. Retrieved from https://radarpekalongan.disway.id/read/27804/penduduk-miskin-ekstrim-di-kabupaten-batang-masih-155-persen-tersebar-di-21-desa.
Aranditio, S. (2024). Bansos Bukan Solusi Utama Mengatasi Kemiskinan. Kompas. Retrieved from https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/02/07/bansos-bukan-solusi-utama-mengatasi-kemiskinan.
Ariyad, F. (2023). Belanja Pemerintah Daerah: Bagaimana Alokasi Belanja Publik yang Pro Poor Expenditure di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta?. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 3(2), 91-102.
Bastos, A., Casaca, S. F., Nunes, F., & Pereirinha, J. (2009). Women and poverty: A gender-sensitive approach. Journal of Socio-Economics, 38(5), 764–778.
Budi, E. W. (2021). Jumlah Janda di Kabupaten Batang Bertambah 4.000 Orang Sejak Awal Pandemi, Ini Sebabnya. Suara Merdeka. Retrieved from https://blora.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-171918663/jumlah-janda-di-kabupaten-batang-bertambah-4000-orang-sejak-awal-pandemi-ini-sebabnya.
Dewi, R. (2023). Jenis-Jenis Perlindungan Sosial di Indonesia Beserta Program, Tujuan, dan Anggarannya. Tempo. Retrieved from https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482699/jenis-perlindungan-sosial-di-indonesia-beserta-program-tujuan-dan-anggarannya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. (2022). Angka Stunting di Kabupaten Batang Tembus 21 Persen, Peringkat 10 Besar Jateng. Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Retrieved from https://dinkes.batangkab.go.id/angka-stunting-di-kabupaten-batang-tembus-21-persen-peringkat-10-besar-jateng.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. (2022). Rembug Gayeng Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Nelayan Batang Sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Aula Kantor PPP Klidang Lor. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Retrieved from https://dkp.jatengprov.go.id/berita/detail/rembug-gayeng-perlindungan-jaminan-sosial-bagi-nelayan-batang-sebagai-pekerja-bukan-penerima-upah-bpu-di-aula-kantor-ppp-klidang-lor.
FISIP UI. (2022). Sudah Siapkah Indonesia Menerima Gender Netral. FISIP UI. Retrieved from https://fisip.ui.ac.id/sudah-siapkah-indonesia-menerima-gender-netral.
Guhan. (1994). Social Security Options for Developing Countries. International Labor Review, 35–53. Retrieved from https://www.bls.gov/mlr/1994/09/art4full.pdf.
Habibullah, H. (2017). Perlindungan sosial komprehensif di Indonesia. Sosio Informa, 3(1).
Hafidz, F., Mahardya, R. T. K., Pratiwi, A. B., Setiyaningsih, H., & Puspandari, D. A. (2020). Costing study of wheelchair service provision in Yogyakarta. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences, 16, 27–33.
Hayfaza. (2023). Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperluas cakupan dan efektivitas program perlindungan sosial. FEB UGM. Retrieved from https://feb.ugm.ac.id/id/berita/4190-indonesia-masih-menghadapi-tantangan-dalam-memperluas-cakupan-dan-efektivitas-program-perlindungan-sosial.
Hidayati, A., & Setiawan, H. (2023). Women and Budget: Pro Gender Government Expenditure Budget in Batang Regency. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 113(3), 13–25.
Komunita Kementerian Keuangan. (2021). Pentingnya Peran Perlindungan Sosial dalam Mempersiapkan Indonesia 2045. Komunita Kementerian Keuangan. Retrieved from https://komunita.kemenkeu.go.id/post/detail/news/pentingnya-peran-perlindungan-sosial-dalam-mempersiapkan-indonesia-2045.
Lianto, V., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Perlindungan Sosial Cuti Haid terhadap Tenaga Kerja Perempuan. Jurnal Panorama Hukum, 7(2), 110–121.
Liufeto, A. M., & Angi, Y. F. (2019). Anggaran Responsif Gender Pada Apbd Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019. Jurnal Akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas, 7(2), 99–110.
Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2022). HNW Menyayangkan Melemahnya Program Perlindungan Sosial Pemerintah Di Tahun 2023. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Retrieved from https://mpr.go.id/berita/HNW-Menyayangkan-Melemahnya-Program-Perlindungan-Sosial-Pemerintah-Di-Tahun-2023.
Methian, D., & Fitriana, K. N. (2024). Stakeholder Analysis dalam Implementasi Kebijakan Pembinan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul. Journal of Policy and Administration Research, 09.
Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). Qualitative Data Analysis a Method Sourcebook. In H. Salmon (Ed.), SAGE Publication (Edition 3, Vol. 7, Issue 1). SAGE Publications.
Ningsih, Y., Nissah, N., & Afriansyah, R. (2022). Upaya Penanganan Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan terhadap Kaum Wanita di Bangladesh (Studi Kasus: Kekerasan terhadap Wanita di Bangladesh). Aufklarung: Jurnal Pendidikan, 2(3), 264–275.
Pemerintah Kabupaten Batang. (2022). Sistem Data Analisa Pemerintah Kabupaten Batang. Pemerintah Kabupaten Batang. Retrieved from https://data-analisa.batangkab.go.id/beranda/detail/ay9VaEtXOWZPa3M5NmM4N0FJSUlIdz09.
Pemerintah Kabupaten Batang. (2022). Pemkab Batang Berusaha Menurunkan Stunting. Pemerintah Kabupaten Batang. Retrieved from https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=9468.
Pemerintah Kabupaten Batang. (2023). Sedekah Laut, BPJS Ketenagakerjaan Berikan Santunan Kecelakaan Kerja Sebesar Rp 300 Juta. Pemerintah Kabupaten Batang. Retrieved from https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11150.
Rachmawati, R. (2017). Inclusive Cities: The New Issue in Urban Development. 1st International Conference on Geography and Education, 160–165.
Rahakbauw, N., & Salakory, D. M. (2017). Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Disabilitas (Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku). Aristo, 6(1), 145.
Rahmah, H. J., Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., & Artikel, I. (2022). Ancaman dan Strategi: Krisis Kesehatan Mental pada Anak Komunitas K-Pop selama Pandemi COVID-19. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak, 4(2), 171–182.
Ramadhan, L. (2023). Di Kabupaten Batang BLT El Nino, PKH, dan BPNT Siap Cair, Cek Penerima Bansos Pada November 2023. Nusa Hits. Retrieved from https://www.nusahits.com/ekonomi-bisnis/61610842620/di-kabupaten-batang-blt-el-nino-pkh-dan-bpnt-siap-cair-cek-penerima-bansos-pada-november-2023.
Sabilla, K. (2023). Kemiskinan Tidak Selalu Netral Gender, Perempuan Lebih Menderita Akan Dampaknya. The Conversation. Retrieved from https://theconversation.com/kemiskinan-tidak-selalu-netral-gender-perempuan-lebih-menderita-akan-dampaknya-200637.
Sartika, R. E. A. (2023). Kemiskinan Tidak Selalu Netral Gender: Perempuan Lebih Menderita. Kompas. Retrieved from https://www.kompas.com/sains/read/2023/03/14/190000023/kemiskinan-tidak-selalu-netral-gender--perempuan-lebih-menderita?page=all.
Setiawan, H., & Erison, Y. (2023). The Women-Based Welfare (WBW): Penguatan Perempuan Berbasis Formulasi Government Expenditure di Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 3(2), 129-141.
Sofiani, T. (2018). Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal. Muwazah, 9(2), 138–150.
Yuhelson, Y., Lina Sinaulan, R., & Rahmat, A. (2020). Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 4(1), 223–246.
Zairinayati, Z., & Purnama, R. (2019). Hubungan hygiene dan sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting pada balita. Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan, 10(1).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Hendy Setiawan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Manuscript Template

