Implementasi Kebijakan Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Authors

  • Fransisca Yuli Astuti Universitas Gadjah Mada
  • Sukamdi Sukamdi Universitas Gadjah Mada
  • Dewi H. Susilastuti Universitas Gadjah Mada

DOI:

https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i2.70

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Lanjut Usia, Bina Keluarga Lansia, Penuaan Aktif

Abstract

Konsekuensi dari bertambah panjangnya usia harapan hidup manusia adalah peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (Lansia). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2021 kondisi Lansia di Indonesia menurut kelompok pengeluaran lebih banyak Lansia berada pada kondisi ekonomi rendah. Sebanyak 43,29% Lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah. Hanya 19,31% penduduk Lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20% teratas. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan ekonomi karena sebagian pendapatan yang diperoleh seharusnya untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kualitas sumber daya manusia (SDM) namun digunakan untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan. Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memiliki penduduk sebesar 985.770 jiwa, dan sekitar 14,5% diantaranya adalah Lansia. Sedangkan rasio ketergantungan Lansia di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 adalah sebesar 22,6% yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung sekitar 23 orang penduduk Lansia. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan Lansia di Indonesia yang hanya 15,54% di tahun yang sama. Peraturan Badan (Perban) BKKBN Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan BKL merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan lanjut usia tersebut. Penelitian ini menganalisa implementasi kebijakan program Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan milik Edward III. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Wawancara dilakukan kepada 16 narasumber yang berasal dari Perwakilan BKKBN Provinsi Yogyakarta, DP3AP2KB Kabupaten Bantul, PLKB, BKL, Kader, dan Lansia. Simpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penanganan Lansia di Kabupaten Bantul secara garis besar telah sesuai dengan regulasi yang ada; sedangkan hambatan implementasi kebijakan program BKL meliputi minimnya sumber daya anggaran, kurangnya SDM di tingkat provinsi dan kabupaten. Meski demikian, dukungan nampak pada komitmen mitra dan stakeholder.

References

Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Penerbit Alfabeta Bandung. Google Scholar

Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1-11. Google Scholar

Astuti, E. Z. L., & Winarni, T. (2018). Mendorong partisipasi Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam mewujudkan tujuh dimensi lansia tangguh di Desa Sumbersari, Moyudan, Sleman. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 129-140. Crossref | Google Scholar

BKKBN. (2015). Konsep Dasar Lansia Tangguh. BKKBN. Retrieved from https://golantang.bkkbn.go.id/lansia-tangguh-dengan-7-dimensi#:~:text=Lansia%20tangguh%20adalah%20seseorang%20a tau,)%20dan%20Rehabilitatif%20(pemulihan).

BKKBN. (2018). Panduan Center of Excellence Kelompok BKL. BKKBN. Retrieved from https://golantang.bkkbn.go.id/publikasi_golantang/8/download.

BKKBN. (2020). Profil Lansia dan Keluarga Lansia Indonesia. BKKBN. Retrieved from https://golantang.bkkbn.go.id/publikasi_golantang/12/download.

BPS. (2020). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020. Badan Pusat Statistik. Retrieved from https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/0fc023221965624a644c1111/statistik-penduduk-lanjut-usia-2020.html.

BPS. (2021). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021. Badan Pusat Statistik. Retrieved from https://www.bps.go.id/publication/2021/12/21/ c3fd9f27372f6ddcf7462006/statistik-penduduk-lanjut- usia-2021.html

Creswell, J. W. (2015). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Third). Sage. Google Scholar

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Google Scholar

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press. Google Scholar

Guyen, N. I. D. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru. Tesis. Universitas Terbuka. Retrieved from http://repository.ut.ac.id/633.

Hastuti, Y., Darwin, M., Sukamdi, S., & Hadna, A. H. (2018). Perawatan Lansia: Menerjemahkan Peraturan Nasional ke dalam Program Lokal di Kota Yogyakarta. Populasi, 26(2), 29-46. Crossref | Google Scholar

Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo. Google Scholar

Kemenkes, R. I. (2019). Policy Paper Analisis Kebijakan Mewujudkan Lanjut Usia Sehat Menuju Lanjut Usia Aktif (Active Ageing). Anal Determ Kesehat, 1-38. Google Scholar

Larasati, N. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Google Scholar

Parasari, G. A. T., & Lestari, M. D. (2015). Hubungan Dukungan Sosial Keluarga xvi Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia Di Kelurahan Sading. Jurnal Psikologi Udayana, 2(1), 68–77. Crossref | Google Scholar

Paúl, C., Ribeiro, O., & Teixeira, L. (2012). Active ageing: An empirical approach to the WHO model. Current Gerontology and Geriatrics Research, 2012(2002). Crossref | Google Scholar

Pangestuti, B. (2019). Upaya Mewujudkan Lansia Tangguh Melalui Bina Keluarga Lansia. Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 3(2), 127-147. Crossref | Google Scholar

Seftiani, S., & Vibriyanti, D. (2020). Penyelenggaraan Program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Wilayah Perkotaan: Potret Permasalahan Klasik. Jurnal Kependudukan Indonesia, 15(1), 59. Crossref | Google Scholar

Tachjan, H., Mariana, D., & Paskarina, C. (2006). Implementasi kebijakan publik. AIPI. Google Scholar

Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pilitik Universitas Moestopo Beragama (Pers). Google Scholar

Taufiqurokhman. (2015). Implementation Policies Enhancing Human Development Index in the District Pandeglang Province Banten in Indonesian. Global Journal of Political Science and Administration, 3(4), 25-36. Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

Astuti, F. Y., Sukamdi, S., & Susilastuti, D. H. (2022). Implementasi Kebijakan Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2(2), 162–173. https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i2.70

Issue

Vol. 2 No. 2 (2022)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2022 Fransisca Yuli Astuti, Sukamdi Sukamdi, Dewi H. Susilastuti

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.